JAKARTA, ZONARILIS.COM — Teka-teki ke mana mengalirnya dana hak daerah sebesar Rp780 miliar dari proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) kembali mencuat. Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membuka penyelidikan untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam transaksi yang kini berujung pada beralihnya perusahaan tersebut menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan adanya kejanggalan mencolok sejak proses divestasi bergulir pada 2009. Kala itu, sebanyak 24 persen saham PT NNT dilepas kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB) dengan nilai mencapai US$400 juta atau sekitar Rp5,2 triliun.
Dari nilai transaksi tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat semestinya menerima porsi sebesar US100 juta atau setara Rp1,3 triliun. Namun, catatan CBA menunjukkan realisasi yang masuk ke kas daerah jauh panggang dari api, yakni hanya US40 juta (Rp520 miliar).
”Artinya ada selisih US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar yang raib dari hak daerah. Anehnya, dana itu justru diklaim untuk melunasi utang PT Multi Capital, perusahaan swasta yang merupakan rekanan PT MDB,” ungkap Uchok dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Bagi CBA, misteri hilangnya Rp780 miliar tersebut sudah cukup menjadi bukti awal bagi Kejagung untuk segera bergerak. Uchok mendesak korps adhyaksa tidak hanya mengusut alur uangnya, tetapi juga memanggil sedikitnya 37 pejabat terkait yang diduga mengetahui proses maupun pengambilan keputusan di balik transaksi tersebut.
”Uang Rp780 miliar ini harus menjadi pintu masuk Kejagung. Panggil dan periksa 37 nama pejabat terkait agar terang-benderang siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya hak masyarakat daerah,” tegasnya.
Ironisnya, setelah PT NNT bertransformasi menjadi PT AMNT, jejak kepemilikan pemerintah daerah justru hilang sepenuhnya. Saat ini, struktur kepemilikan saham PT AMNT dikuasai oleh korporasi swasta diantaranya: PT Sumber Gemilang Persada: 32,1%, PT Medco Energi Internasional Tbk: 20,9%, PT AP Investment: 15,4%, PT Pesona Sukses Cemerlang: 6,2% Serta pemegang saham lainnya.
Baik Pemprov NTB maupun Pemkab Sumbawa Barat kini tercatat tidak memiliki saham sepeser pun di PT AMNT.
”Pemerintah daerah dan rakyat di sana akhirnya hanya bisa menjadi penonton. Kontribusi yang tersisa cuma dana CSR yang nilainya tidak seberapa, hanya recehan,” pungkas Uchok.(zr).










