JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang sangat besar untuk menggenjot penerimaan negara. Salah satu potensi terbesar datang dari sektor ekonomi informal atau aktivitas ekonomi yang belum tercatat (shadow economy), yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 10.000 triliun.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Hashim menyebutkan bahwa sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas ekonomi nasional belum masuk dalam pencatatan resmi, yang secara langsung membatasi optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
“Ternyata ekonomi kita 30-40 persen tidak tercatat. Itu berarti ada kurang lebih Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat,” ujar Hashim, dikutip dari data Bank Dunia.
Ia mencontohkan, jutaan transaksi harian yang dilakukan secara tunai di masyarakat—seperti pembayaran jasa tukang cukur keliling, layanan pijat keluarga, warung Tegal (warteg), hingga salon kecantikan—sebagian besar luput dari pendataan dan pengenaan pajak akibat dominasi transaksi tunai.
Lebih lanjut, Hashim menyoroti rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang saat ini baru berada di kisaran 12 persen. Angka ini mencakup total pajak, cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia masih tertinggal. Kamboja tercatat memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 persen, sementara India mencapai 20 persen. Menurut Hashim, selisih 6 persen dengan Kamboja saja menyajikan peluang peningkatan pendapatan yang masif bagi kas negara.
“Kalau kita bandingkan dengan Kamboja, negara yang secara ekonomi lebih miskin dari Indonesia, selisihnya antara 18 persen dan 12 persen itu adalah 6 persen. Enam persen dari PDB kita adalah sekitar Rp 1.500 triliun. Ini seharusnya bisa menjadi tambahan penerimaan yang kita terima tiap tahun,” jelasnya.
Kendati demikian, wacana optimalisasi pajak terhadap sektor UMKM dan ekonomi informal ini kerap memicu perdebatan di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam mengejar target penerimaan pajak agar tidak justru membebani daya beli rakyat kecil serta keberlangsungan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi saat ini.(zr).










