JAKARTA, zonarilis.com – Perdebatan soal kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk bukan barang baru. Ia pernah mengemuka kuat pada masa Anies Baswedan, lalu meredup tanpa keputusan final. Kini, ketika tren global mulai berubah, wacana itu kembali menemukan momentumnya.
Sejak sekitar September 2024, berbagai laporan menunjukkan konsumsi minuman beralkohol—terutama bir cenderung menurun. Di Amerika Serikat, data yang dihimpun Bon Appetit menunjukkan bir draft hanya menyumbang sebagian kecil dari total konsumsi. Di London, industri hiburan malam juga mengalami tekanan akibat menurunnya minat minum alkohol, sebagaimana dilaporkan Kontan.
Perubahan ini mencerminkan pergeseran gaya hidup. Generasi muda kini lebih mencari pengalaman musik, interaksi sosial, dan hiburan ketimbang menjadikan alkohol sebagai pusat pergaulan. Dalam banyak kasus, konsumsi alkohol bahkan ditinggalkan.
Di tengah lanskap seperti ini, muncul pertanyaan strategis: apakah kepemilikan saham di industri bir masih relevan bagi pemerintah daerah?
Dorongan untuk menjawab pertanyaan itu kembali menguat. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik Zoelkifli, menegaskan pentingnya transparansi dan pertimbangan moral dalam pengelolaan aset daerah. Ia menilai setiap penyertaan modal berasal dari pajak rakyat, sehingga harus memberikan manfaat optimal dan akuntabel. Fraksi PKS juga konsisten mendorong pelepasan saham sebagai bagian dari pertimbangan nilai dan dampak sosial industri alkohol.
Namun, bagaimana dengan fraksi lainnya?
Hingga kini, belum terlihat sikap kolektif yang solid di DPRD DKI Jakarta terkait pelepasan saham ini.
Sejumlah fraksi cenderung mengambil posisi lebih pragmatis menimbang aspek kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja perusahaan. Selama perusahaan masih mencetak laba dan menyetor dividen, sebagian kalangan menilai saham tersebut masih layak dipertahankan sebagai aset produktif daerah.
Di sinilah perdebatan menjadi lebih kompleks: antara pendekatan moral dan pendekatan fiskal.
Dari sisi ekonomi, saham PT Delta memang masih memberikan kontribusi. Namun, data yang disorot Center For Budget Analysis (CBA) melalui Direktur Eksekutifnya, Uchok Sky Khadafi, menunjukkan adanya anomali yang patut dicermati.
Pada tahun buku 2024, saat laba bersih tercatat Rp136,5 miliar, dividen yang dibagikan justru mencapai Rp224,9 miliar melampaui laba dengan kontribusi ke kas daerah sekitar Rp59 miliar.
Sementara pada 2025, ketika laba meningkat menjadi Rp149,9 miliar, dividen justru turun menjadi Rp137,7 miliar, sehingga setoran ke kas daerah merosot menjadi Rp36,1 miliar.
Menurut Uchok, kondisi ini perlu dijelaskan secara transparan kepada publik. Penurunan kontribusi di tengah kenaikan laba menimbulkan pertanyaan soal kebijakan korporasi dan dampaknya bagi keuangan daerah.
Di sisi lain, tren global yang menunjukkan penurunan konsumsi alkohol juga tidak bisa diabaikan. Jika arah ini berlanjut, maka mempertahankan investasi di sektor tersebut berpotensi menghadapi tekanan jangka panjang.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih tajam, apakah Jakarta masih layak mempertahankan saham bir?
Jawabannya bergantung pada cara pandang. Jika berorientasi jangka pendek, dividen yang masih mengalir bisa menjadi alasan untuk bertahan. Namun jika melihat tren global dan perubahan perilaku generasi, mempertahankan saham di industri yang mulai melambat bisa menjadi pilihan yang kurang strategis.
Sejarah konsumsi bir di Eropa sendiri pernah lekat dengan gaya hidup hedon malam panjang di pub, musik, percakapan, dan pengeluaran yang tak sedikit hanya untuk segelas demi segelas minuman.
Bir bukan sekadar produk, melainkan simbol pergaulan dan kemewahan sederhana yang dinikmati bersama. Namun kini, lanskap itu pun berubah. Biaya hidup meningkat, preferensi bergeser, dan mungkin, orang-orang mulai menghitung kembali, apakah masih ada ruang, bahkan sekadar waktu dan uang, untuk duduk berlama-lama berbincang santai ditemani sebotol bir?
Karena itu, wacana pelepasan saham seharusnya tidak berhenti pada tarik-menarik politik. Ia perlu didasarkan pada evaluasi menyeluruh: kinerja keuangan, transparansi tata kelola, arah industri global, serta nilai yang ingin dibangun oleh pemerintah daerah.
Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar soal menjual atau tidak. Ini tentang bagaimana pemerintah daerah membaca perubahan zaman dan menentukan apakah akan tetap bertahan di masa lalu, atau mulai beralih ke masa depan. ***
