ZONARILIS.COM, JAKARTA — Praktik tidak sehat dalam proyek pengadaan sarana pendidikan di ibu kota kembali terkuak ke publik. Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) secara terbuka membeberkan indikasi permainan kuota dan dugaan monopoli pada pengadaan buku keterampilan menulis bagi siswa kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Koordinator ASNI, Pamit Andriyanto, pada Senin (12/10/2026) menegaskan bahwa jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta ditengarai menjadi dalang utama di balik terkuncinya mekanisme belanja e-purchasing di tingkat sekolah. Menurut analisis temuan di lapangan, pasar pengadaan buku latihan tersebut dikuasai secara mutlak oleh tiga korporasi penerbitan besar, termasuk PT Intan Pariwara dan PT Tiga Serangkai.
”Pengadaan buku keterampilan menulis kelas 1 dan 2 SD se-DKI Jakarta terkesan disengaja hanya untuk membendung kompetisi dan menguntungkan tiga penerbit raksasa. Pola sistematis ini bergerak atas arahan dan pengondisian tertutup dari jejaring internal Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” ujar Pamit dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).
Skema permainan proyek ini disinyalir memanfaatkan garis instruksi birokrasi, dimulai dari pesan informal oknum pejabat dinas kepada Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat SD. Selanjutnya, pengurus K3S mendistribusikan daftar penerbit yang sudah “direkomendasikan” kepada para kepala sekolah. Imbasnya, para kepala sekolah berada dalam posisi tertekan sehingga tidak berani mengambil opsi vendor alternatif di Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah).
Langkah pengondisian ini dinilai mematikan ekosistem industri kreatif lokal, khususnya para seniman, penulis independen, dan penerbit daerah yang karya-karyanya padahal telah memenuhi kualifikasi serta mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, praktik semacam ini jelas mengangkangi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sinyal bahaya ini turut mendapat perhatian dari Peneliti Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman. Ia menggarisbawahi bahwa keseragaman pola belanja sekolah yang digerakkan oleh instruksi struktural merupakan indikator kuat (red flag) adanya praktik korupsi pengadaan barang dan jasa. Jajang menilai skema ini amat rawan ditumpangi kesepakatan komitmen fee maupun cashback yang berpotensi merugikan keuangan negara, merusak iklim usaha daerah, serta menjerumuskan para kepala sekolah ke dalam jerat hukum saat proses pemeriksaan anggaran berlangsung.
Merespons temuan tersebut, ASNI bersinergi dengan koalisi masyarakat sipil mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Inspektorat DKI Jakarta, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera mengusut tuntas aliran dana dan memanggil pihak-pihak terkait. Evaluasi mendasar dan pembersihan struktur birokrasi di tubuh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dianggap mutlak dilakukan agar alokasi anggaran pendidikan dapat dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel.(zr).
#zonarilis #kppuri #disdikdki #korupsipendidikan #monopolipengadaan #transparansibudget #pendidikandki #senimanlokal
