JAKARTA, Zonarilis.com — Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta semakin gencar mengampanyekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri bagi warga Ibu Kota. Sosialisasi yang masif di media sosial seperti @jamkesjakarta hingga jajaran puskesmas ini dilakukan dengan alasan efisiensi anggaran serta peningkatan ketepatan sasaran alokasi bantuan jaminan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa sosialisasi ini telah berjalan secara bertahap sejak 2023 di tingkat pimpinan daerah, lalu merambah ke tingkat kota hingga lingkungan warga.
”Sejak awal 2024 sudah merambah sosialisasi ke RT/RW, tokoh agama, pendamping sosial, dan masyarakat langsung melalui media sosial dan media elektronik,” ujar Ani.Rabu (26/6).
Dinkes DKI Jakarta mencatat per Februari 2024, jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang ditanggung Pemda mencapai 4,54 juta peserta. Sementara peserta PBPU dan BP Mandiri baru berada di angka 1,21 juta peserta. Tingginya angka warga yang ditanggung APBD mendorong Pemprov DKI mendorong masyarakat yang mampu secara finansial untuk beralih ke segmen mandiri.
Namun, langkah ini memicu pertanyaan kritis dari publik. Dengan kapasitas fiskal APBD DKI Jakarta yang menembus kisaran Rp75 triliun, muncul keraguan apakah kebijakan jaminan kesehatan saat ini masih sepenuhnya pro dan berpihak pada masyarakat rentan miskin.
Secara skema nasional, kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin (desil 1–4 hingga desil 5) sudah ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Kekhawatiran kini tertuju pada kelompok masyarakat desil 5 hingga 8—yaitu kelas menengah dan kelompok rentan jatuh miskin—apakah perlindungan dari Pemprov DKI Jakarta mulai dilepas dan dipaksa beralih menjadi peserta mandiri.
Selama ini, berbagai program bantuan sosial pemerintah mayoritas berfokus pada kelompok miskin dan miskin ekstrem. Sementara itu, kelompok kelas menengah rentan kerap berada di posisi serba salah: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan pemerintah, namun tidak cukup mampu secara finansial jika terhantam risiko kesehatan sudden-cost (biaya mendadak).
Merespons hal tersebut, Dinkes DKI Jakarta menekankan bahwa sosialisasi JKN Mandiri bertujuan mendorong gotong royong bagi warga yang benar-benar mampu secara ekonomi. Keunggulan mendaftar segmen mandiri antara lain kepastian ruang perawatan (Kelas I, II, atau III), premi terjangkau, hingga fleksibilitas fasilitas naik kelas perawatan saat rawat inap.
Meski demikian, publik terus menyoroti sejauh mana Pemprov DKI Jakarta menjaga komitmennya agar penataan jaminan kesehatan ini tidak sampai mengabaikan masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan yang dibayangi risiko kemiskinan saat tertimpa masalah kesehatan.(zr)
