spot_img
Kamis, November 19, 2026
spot_img

GPN Apresiasi Ketegasan Bareskrim Polri Tetapkan Eks Kapolri Tersangka Penyadapan Presiden

​

Ketua Umum GPN, Rahmat Himran, S.H.,

JAKARTA, ZONARILIS.COM — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Nasionalisme (GPN) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas langkah tegas dan transparan dalam mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

​Ketua Umum GPN, Rahmat Himran, S.H., menilai penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi Polri (Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso) merupakan wujud nyata penegakan hukum yang tidak pandang bulu di Indonesia.

​”Kami dari Gerakan Pemuda Nasionalisme mengapresiasi keberanian dan profesionalisme Bareskrim Polri. Penyadapan terhadap Kepala Negara bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan informasi dan simbol negara,” ujar Rahmat Himran, S.H. dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

BACA JUGA :  Polri Peduli Perjuangan Rakyat Pertahankan Hak atas Tanah

​Rahmat menambahkan, langkah pengungkapan skandal ini membuktikan bahwa asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) benar-benar ditegakkan di tubuh Polri tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pihak yang terlibat.

​GPN menilai penerapan pasal berlapis dari KUHP baru dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)—dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara—sudah sangat tepat. Hal tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera (deterrent effect) serta menjaga marwah dan integritas institusi penegak hukum.

​Dalam kesempatan tersebut, GPN menyampaikan tiga poin pernyataan sikap resmi:

​Dukungan Penuh bagi Bareskrim Polri: Mendukung penuh penyidik untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik aktor intelektual maupun pihak-pihak yang membantu terjadinya aksi penyadapan tanpa hak tersebut.

BACA JUGA :  Habib Aboe Desak Sistem Registrasi Kendaraan Bermotor Didekonsentrasi Penuh

​Pengawalan Proses Hukum: Mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemuda untuk mengawal jalannya penyidikan hingga persidangan di pengadilan agar berlangsung secara transparan, adil, dan terbuka.

​Menjaga Keamanan Nasional: Mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah dan menyerahkan penuh penanganan perkara kepada jalur hukum yang berlaku.

​Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka kasus penyadapan ponsel Presiden Prabowo, yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), sementara Irjen Slamet Uliandi (SU) masih diperiksa sebagai saksi.(zr).

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer