JAKARTA, Zonarilis.com – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI) menilai Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah tumpul empati dan mati rasa. Ketimbang menuntaskan hak-hak dasar masyarakat Bantar Gebang yang bertaruh nyawa menampung ribuan ton sampah ibu kota, para pejabat justru lebih sibuk memikirkan kenyamanan fasilitas armada kendaraan.
Koordinator ASNI, Pamit Andiranto, dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (12/10/2026), mengkritik keras alur berpikir para pemangku kebijakan. Menurutnya, di saat ribuan warga Bantar Gebang, Bekasi, harus menelan racun bau sampah saban hari, DPRD dan Pemprov DKI malah asyik berwacana soal penataan lahan depo lima hektare di Bambu Larangan, tempat parkir 1.700 unit armada, hingga rencana peremajaan truk.
”Sangat tragis dan nirempati ketika Pansus Sampah DPRD lebih pusing memikirkan tempat hinggap atau ‘rumah’ untuk truk sampah ketimbang memikirkan nasib paru-paru dan kelangsungan perut warga Bantar Gebang. Ini bukti nyata elitisme birokrasi yang membelakangi kemanusiaan,” tegas Pamit.
Selain mengkritik disorientasi fokus Pansus, ASNI menyoroti sikap Pemprov DKI Jakarta yang masih menunggak kewajiban pembayaran dana kompensasi atau tali asih kepada warga terdampak. ASNI menilai Pemprov DKI sangat cermat saat membuang limbah ke wilayah tetangga, tetapi mendadak pincang dan lambat ketika harus melunasi kewajiban finansialnya kepada rakyat yang menanggung dampak lingkungan secara langsung.
Guna memberi solusi cepat dan memberi kepastian bagi masyarakat, ASNI mendesak Pemprov DKI untuk segera memprioritaskan alokasi Dana Penanganan Masalah Kompensasi (PMI) untuk membayar hak warga Bantar Gebang saat ini juga. ASNI menolak keras dalih birokrasi yang memaksa warga menunggu skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.
Mengakhiri pernyataannya, ASNI menuntut Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan seluruh hak kompensasi Bantar Gebang tanpa tawar-menawar. Jika pemerintah terus abai dan mendahulukan urusan fisik truk dibanding nyawa warga, ASNI bersama jaringan seniman dan rakyat siap menggelar perlawanan kebudayaan secara berkelanjutan.(zr).
