spot_img
Rabu, November 18, 2026
spot_img

Polemik Status Rangkap Jabatan Grace Natalie, CBA Minta Kepastian: Fokus di MIND ID atau Urus PSI

​Zonarilis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti status kejelasan posisi Grace Natalie yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen MIND ID sekaligus masih tercatat dalam struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

​Dalam keterangan resminya pada Senin (9/11/26), Uchok menilai bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai sekadar isu rangkap jabatan biasa. Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan aspek integritas, independensi, serta tanggung jawab dalam mengawasi aset negara.

​”MIND ID mengelola kekayaan negara, bukan aset milik partai politik. Jangan sampai kursi komisaris hanya dijadikan pajangan atau sekadar mencari posisi strategis, sementara fokus dan energi politiknya masih tersedot untuk mengurus PSI,” ujar Uchok.

​Ia menekankan bahwa peran Komisaris Independen di BUMN holding industri pertambangan tersebut memiliki beban tanggung jawab yang sangat krusial. Posisi itu menuntut pengawasan ketat terhadap tata kelola keuangan negara, pemanfaatan sumber daya alam, hingga investasi pada perusahaan-perusahaan tambang besar.

BACA JUGA :  KOHATI HMI Dorong Kemandirian Ekonomi dan Kepemimpinan Perempuan Berbasis Nilai Insan Cita

​”Jika memang masih aktif mengurus PSI, sebaiknya Grace Natalie berani mengambil sikap tegas. Jangan terkesan ingin menikmati kenyamanan kursi komisaris, namun tetap mempertahankan eksistensi di struktur partai. Jabatan publik itu menuntut dedikasi penuh, bukan sekadar pelengkap biodata,” tegasnya.

​Selain itu, Uchok turut menyoroti inkonsistensi pernyataan Grace di masa lalu. Ia mengingatkan bahwa Grace sempat menyatakan telah menonaktifkan diri dari PSI pascapenunjukan sebagai Staf Khusus Presiden, namun belakangan namanya kembali tercantum dalam jajaran pengurus partai sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

​”Jangan sampai publik dibuat bingung oleh ketidakpastian informasi. Dulu mengaku sudah tidak aktif, tapi kini namanya muncul kembali di kepengurusan. Harus ada kejelasan status yang transparan, bukan sekadar pandai berargumen ketika posisinya mulai dipersoalkan,” tambah Uchok.

​Sebagaimana diketahui, MIND ID merupakan entitas bisnis strategis negara yang membawahi sejumlah perusahaan tambang raksasa seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Inalum, serta mengelola kepentingan saham negara di PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia Tbk.

BACA JUGA :  Golkar Perkuat Mesin Partai dan Konsolidasi Wilayah Menuju Pemilu 2029

​Mengingat skala bisnis yang sangat besar tersebut, Uchok mengingatkan bahwa pengawasan harus dijalankan oleh figur yang benar-benar profesional dan steril dari tarikan kepentingan politik praktis.

​”Fungsi pengawasan terhadap perusahaan tambang negara tidak boleh kalah prioritas dibanding agenda partai. Komisaris independen wajib memiliki keberanian untuk mengawasi direksi, mengkritisi kebijakan bisnis, dan memastikan setiap rupiah kekayaan negara bermuara pada kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

​Meskipun demikian, Uchok menggarisbawahi bahwa kritiknya bukan merupakan tuduhan bahwa Grace Natalie telah menyalahgunakan wewenang atau membawa agenda PSI ke dalam MIND ID. Ia menyebut desakan ini semata-mata untuk menjaga marwah transparansi dan etika tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

​”Ini murni persoalan etika dan kepantasan. Jangan menunggu timbul masalah baru sibuk melakukan klarifikasi. Apabila masih ingin berkecimpung di kepengurusan PSI, lebih terhormat jika mundur dari MIND ID. Sebaliknya, jika memilih bertahan sebagai komisaris, selesaikan status kepartaiannya secara terbuka di hadapan publik,” jelas Uchok.

BACA JUGA :  Habib Salim Ingatkan Menag: Kritik Adalah Hak Konstitusional, Bukan Tempat Tebar Analogi Sesat

​Sebagai penutup, CBA mendesak jajaran manajemen MIND ID serta pihak berwenang terkait untuk segera memberikan pernyataan resmi mengenai dasar pengangkatan Grace Natalie, regulasi rangkap jabatan yang berlaku, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin independensi jajaran dewan komisaris.

​”Negara membutuhkan pengawas BUMN yang bekerja penuh waktu untuk menjaga aset publik, bukan figur yang perhatiannya terbelah oleh kepentingan politik,” pungkasnya.

spot_img

Simak Konten Lainnya :

Terbaru

Check out other tags:

spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Berita Populer