JAKARTA, Zonarilis.com — Keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dalam perombakan Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026 terus menuai sorotan. Pasalnya, pelantikan tersebut tidak diikuti dengan pelepasan posisi Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Situasi rangkap jabatan ini dinilai memicu tumpang tindih kewenangan dan berpotensi memecah konsentrasi kerja di dua sektor yang sangat krusial. Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengakhiri dualisme kepemimpinan tersebut demi menjamin efektivitas tata kelola energi nasional.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa pemisahan peran antara pejabat tingkat koordinasi (Menko) dan pelaksana teknis (Menteri) harus dilakukan secara tegas. CBA mendorong Presiden Prabowo untuk melantik Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebagai Menteri ESDM definitif.
”Bagi sebagian orang, Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan menteri sekaligus mungkin terdengar seperti panen raya kekuasaan. Namun, demi efektivitas dan kepastian birokrasi, Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari Menteri ESDM. Setelah itu, dilantik Yuliot Tanjung menjadi Menteri ESDM definitif. Selesai,” tegas Uchok, Minggu (11/10/2026).
Menurut Uchok, sektor energi dan pertambangan membutuhkan kepemimpinan yang berfokus penuh, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan perizinan pertambangan yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.
”Urusan izin tambang yang selama ini berjalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa dipacu berlari kencang seperti kijang jika ada menteri definitif yang fokus,” ujarnya.
Ia menilai Yuliot Tanjung merupakan figur yang paling tepat untuk memimpin Kementerian ESDM secara penuh. Pengalaman Yuliot yang konsisten mendampingi Bahlil sejak di Kementerian Investasi/BKPM hingga Kementerian ESDM membuktikan bahwa ia telah menguasai peta kerja dan persoalan internal kementerian tersebut.
Selama ini, kedekatan profesional antara Bahlil dan Yuliot kerap dinilai sebagai resep sukses performa lembaga yang mereka pimpin. Uchok menggambarkan Yuliot sebagai “jimat keberuntungan” dalam rekam jejak Bahlil di birokrasi.
Namun, dalam struktur kabinet saat ini, pemisahan tugas dinilai jauh lebih menguntungkan ketimbang membiarkan satu figur menguasai dua lini kepemimpinan sekaligus.
”Selama ini Yuliot ibarat faktor kunci keberuntungan Bahlil. Jika kini mereka berpisah peran, justru akan saling menguatkan. Bahlil dapat berkonsentrasi penuh mengawal agenda besar hilirisasi dan transisi energi di tingkat Menko, sementara Yuliot fokus mengeksekusi kebijakan teknis di Kementerian ESDM,” jelas Uchok.
CBA mengingatkan bahwa membiarkan rangkap jabatan pada posisi strategis dapat berdampak buruk pada efisiensi anggaran dan kinerja pemerintah. Keputusan kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Menteri ESDM definitif demi kepastian iklim investasi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.(zr).
