JAKARTA, ZONARILIS.COM — Pengadaan blangko dokumen perjalanan atau paspor bernilai fantastis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mendadak disorot tajam. Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan membongkar dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai total Rp955,4 miliar tersebut.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa alokasi anggaran yang sangat besar pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Tahun Anggaran 2025 tersebut menyimpan indikasi janggal yang perlu diusut tuntas oleh Korps Adhyaksa.
”Anggaran sebesar Rp955,4 miliar itu adalah uang rakyat yang sangat besar. Jika dialokasikan dengan benar, angka itu bisa membangun ribuan kelas sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas jalan desa,” tegas Uchok dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Uchok membeberkan, kucuran dana jumbo tersebut terbagi dalam dua tahap pengadaan sepanjang tahun 2025. Tahap pertama mencakup Pengadaan Pencetakan Paspor/Blangko Dokumen Perjalanan RI senilai Rp552,7 miliar, yang kemudian disusul Pengadaan Tahap II sebesar Rp402,6 miliar.
Dalam mendorong penyelidikan hukum, CBA menyodorkan dua celah utama yang dinilai vital untuk diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Pintu masuk pertama adalah terbitnya Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: M.IP-05.GR.01.02 Tahun 2025 terkait perubahan spesifikasi teknis.
Menurut CBA, perombakan kriteria teknis tersebut disinyalir kuat sengaja diatur untuk mengunci persyaratan agar menguntungkan penyedia atau vendor swasta tertentu.
”Cek dari spesifikasi yang diubah-ubah itu. Jangan sampai ada indikasi pengondisian teknis yang sengaja dibuat demi memuluskan langkah perusahaan tertentu,” kata Uchok.
Selain kejanggalan pada perombakan aturan teknis, CBA juga meminta Kejagung memeriksa secara mendalam bahan baku cetak paspor yang digunakan oleh perusahaan pemenang lelang.
Uchok mengingatkan bahwa sesuai ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO), pencetakan dokumen sekuritas tingkat tinggi seperti paspor wajib tunduk pada regulasi nasional, salah satunya Keputusan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) No. 9 Tahun 2013.
Sebagai lembaga koordinasi non-struktural pengawas dokumen negara, Botasupal mewajibkan bahan cetak dokumen sekuriti berasal dari perusahaan yang mengantongi izin resmi Botasupal.
”Sebab itu, kami minta Kejagung turun tangan. Cek spesifikasinya, cek bahan kertasnya, dan cek siapa pihak yang sebenarnya diuntungkan di sini. Jangan sampai dokumen perjalanan rakyat justru dijadikan kendaraan untuk membawa uang rakyat ke kantong yang salah,” pungkas Uchok.(zr).










