BEKASI, Zonarilis.com — Praktik penyelewengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif kembali mencoreng industri perbankan daerah. Kepolisian Resor Metro Bekasi resmi membongkar skandal korupsi di lingkungan Bank BJB Cabang Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp3,92 miliar.
Dalam pengungkapan kasus ini, jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama. Mereka adalah RN dan DNK—dua oknum mantan pegawai Bank BJB—serta seorang pelaku dari pihak swasta berinisial LA.
Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo, membeberkan bahwa skema kejahatan ini diawali dari aksi tipu daya tersangka LA terhadap puluhan warga lokal. Dengan dalih pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos) tunai sebesar Rp1 juta, LA mengumpulkan fotokopi KTP milik masyarakat.
”Identitas puluhan warga tersebut kemudian disalahgunakan tanpa sepengetahuan mereka untuk mengajukan pinjaman KUR fiktif. Tercatat ada 41 identitas warga yang dicatut, padahal tidak ada aktivitas usaha produktif sama sekali,” jelas Kombes Pol Andi Oddang.
Proses pengajuan kredit bodong ini berjalan mulus lantaran keterlibatan dua oknum internal Bank BJB. Untuk setiap berkas debitur fiktif yang disetujui, oknum pegawai bank tersebut mengantongi imbalan atau kickback berkisar Rp4 juta hingga Rp5 juta. Sementara itu, sisa dana pencairan digunakan LA untuk menyokong modal usaha pribadi dan melunasi cicilan utangnya.
Polisi menyita barang bukti berupa uang cash senilai Rp394 juta beserta berkas dokumen pengajuan kredit. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun.
Pengungkapan kasus KUR fiktif ini memicu gelombang kritik tajam terhadap tata kelola manajemen Bank BJB. Direktur Center Budget for Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai maraknya kasus hukum yang melibatkan bank BUMD tersebut menunjukkan rapuhnya benteng pengawasan internal.
Uchok menyentil bahwa Bank BJB terindikasi kuat rentan menjadi ‘sarang’ korupsi. Hal ini tak lepas dari rentetan skandal yang menerpa bank tersebut, termasuk kasus dugaan korupsi penempatan anggaran iklan Bank BJB yang saat ini tengah bergulir dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Rentetan skandal yang terus berulang di tubuh BJB menandakan sistem mitigasi risiko dan pengawasan internal (internal control) tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung bobrok. Kami menduga ada pembiaran dari oknum manajemen sehingga dana KUR dan keuangan negara gampang dibancak,” ungkap Uchok.
Atas kondisi tersebut, CBA mendorong aparat penegak hukum agar membongkar kasus ini secara transparan dan tidak tebang pilih. Pengusutan diminta tidak hanya berhenti pada aktor lapangan atau pejabat tingkat cabang, tetapi juga menyasar jajaran direksi jika ditemukan keterlibatan, guna mendorong perbaikan tata kelola (Good Corporate Governance) secara menyeluruh di Bank BJB.(zr).
